Seksi Perhutanan Sosial
Regulasi & Hukum
Regulasi dan Dasar Hukum Pengelolaan Perhutanan Sosial
02 November 2026
•
Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
•
Status: Terverifikasi Publik
Ringkasan / Keterangan Resmi
Kompilasi undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri LHK rujukan Perhutanan Sosial.
Uraian & Deskripsi Lengkap
Pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia dan Sumatera Selatan didasarkan pada payung hukum kuat: UU No. 11/2020 Cipta Kerja (Pasal 29A & 29B), PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Pasal 247), Permen LHK No. 9/2021 (12 Bab, 200 Pasal, 268 Halaman), Permen LHK No. 4/2023 tentang Pengelolaan PS pada KHDPK, serta Perpres No. 28/2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Data Teknis & Atribut Informasi
| Daftar Regulasi | ["UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 29A & 29B)","PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (BAB VI)","Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial","Permen LHK No. 4 Tahun 2023 tentang PS pada Kawasan Hutan Pengelolaan Khusus (KHDPK)","Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan PS"] |
Berkas Lampiran & Dokumen Resmi
Unduh dokumen resmi atau buka folder Google Drive terkait.
Informasi Terkait Lainnya di PPM
Hutan Rakyat & Legalitas
Pengembangan Hutan Hak, Kayu Budidaya Rakyat, dan Legalitas SPH / SKAU
02 Nov 2026
Kearifan Lokal & Hutan Adat
Hutan Adat Sumatera Selatan: Mude Ayek Tebat Benawa & Puyang Sure Aek Big'a
02 Nov 2026
Kelembagaan & KUPS
Kelembagaan 353 KUPS Sumsel dan Kriteria Peningkatan Kelas Platinum
02 Nov 2026
Statistik Capaian